Bergesernya Tujuan Awal

Seperti diketahui, baru saja  menginjakkan kaki di tahun yang baru, sudah dikejutkan dengan “kado” dari pemerintah dengan menaikkan tarif dan harga BBM secara “kompak”. Pupus sudah optimisme dan harapan yang digantungkan untuk dapat hidup lebih baik di tahun yang baru ini.

Dampaknya? jelas saling “berlombanya” harga-harga barang atau jasa yang lain dengan alasan penyesuaian biaya produksi. Juga yang tidak ketinggalan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari buruh, ibu-ibu, rekan-rekan mahasiswa, aktivis-aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyrakat), sampai pengusaha. Mereka tergabung dalam bermacam-macam koalisi, dengan satu tuntutan untuk mencabut kebijakan yang ditetapkan, atau menurunkan harga.

Aksi yang tak kenal lelah yang dilakukan kawan-kawan, yang terjadi setiap hari di tengah teriknya matahari yang “menaungi” aksi demonstrasi. Istana negara, bundaran HI, sampai gedung MPR/DPR menjadi tujuan aksi para demonstran. Bahkan akhir-akhir ini mulai “menjamur” dengan menyandera truk tangki BBM dan SPBU, sebagai sarana demonstrasi, pemboikotan kepada pemerintah, sampai melakukan mogok makan sebagai sikap protes atas kebijakan pemerintah.

Kenaikan yang terjadi ini tanpa memperhitungkan daya beli atau kemampuan keuangan rakyat. Sehingga akan menambah berat beban rakyat, Kehidupan yang belum membaik selama terjadi krisis, ditambah lagi kenaikan harga seakan membuat rakyat terus ditenggelamkan ke dalam situasi krisis yang tak berujung.

Selama ini kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah tidak memuaskan dan cenderung memihak kaum “penjahat” dan konglomerat.

Tidak kunjung tegaknya supremasi hukum, lambannya tindakan pemberantasan KKN, pemberian vonis bebas kepada koruptor BLBI, atau yang masih hangat pemeberian realease dan discharge (bahasa kerennya pengampunan) kepada para pengutang yang tak bertanggung jawab. Hal ini semakin memperlihatkan tidak berpihaknya kebijakan yang diambil oleh pemerintah kepada “wong cilik”.

Pada jaman sekarang ini sangat wajar terjadi aksi demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sesuatu. Tapi seiring waktu, isu atau tuntutan yang diangkat mulai bergeser kepada penurunan pucuk pimpinan pemerintahan, yaitu Presiden dan Wakilnya.

Para demonstran tidak hanya membawa tuntutan yang awal, tapi ditambah dengan tuntutan penurunan pucuk pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, aksi yang dilakukan terkesan dipolitisir. Tuntutan penurunan harga mungkin masih murni keresahan dan kesusahan yang diterima oleh rakyat. Tapi bagaimana pun tuntutan penurunan presiden masih wajar melihat kinerja pemerintah selama ini.

Seperti diketahui jabatan kepresidenan merupakan jabatan yang menjadi “rebutan” banyak orang. Hal ini yang membawa kesimpulan, kalau aksi yang dilakukan, sedikitnya ditumpangi oleh orang-orang yang ikut “rebutan” kursi kepresidenan itu. Sejauh aksi tidak mengarah kepada anarki atau menggunakan kekerasan masih dapat disahkan di dalam alam demokrasi.

Betapa pun aksi ini butuh dukungan yang kuat dari masyarakat luas. Selama agenda awal yaitu penurunan harga atau pencabutan kebijakan dapat diwujudkan. Jangan sampai terjadi, jika benar berganti kepemimpinan akan tetapi agenda awalnya tertinggal atau tak tercapai. Hingga aksi yang dilakukan hanya menjadi pemanfaatan “aji mumpung” orang-orang yang memiliki ambisi untuk duduk di kursi kepresidenan. Paling tidak ini sedikit terlihat dimana kawan-kawan dari BEM terus menyuarakan penurunan kursi Eksekutif, isu awal yang mereka bawa tidak lagi “bersuara”, yaitu masalah kenaikan harga-harga. Bahkan kenaikan tariff angkutan, tariff air dan listrik yang baru saja terjadi tak digubris. Semakin menimbulkan pertanyaan bagi kemurnian bagi aksi dari rekan-rekan BEM. Sekali lagi isu yang dibawa “diimpikan” banyak orang, sehingga kekhawatiran terhadap kemurnian aksi menjadi muncul.

Penjagaan atau proteksi dari kemurnian aksi harus dilakukan untuk mencapai agenda awal yang memang benar-benar murni. Mahasiswa sebagai elemen bangsa yang tidak memiliki kepentingan politik, khususnya politik praktis harus dapat “menjaga sikapnya” dalam penyuaraan tuntutan. Tuntutan yang dilakukan haruslah benar-benar untuk peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.  (ad080403)

Published by andidarmawan80

a Regular People

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: