LEBIH BAIK GOLPUT ??

Kabar santer sanksi pidana bagi yang tidak menggunakan hak pilih (golongan putih) atau menganjurkan golput dalam Pemilu 2004 membuat anggota Panitia Khusus RUU Pemilu DPR kebakaran Jenggot. Mereka pun ramai-ramai membantah keras mencantumkan pasal-pasal itu.

Fenomena golput ini sudah terjadi sejak lama, awalnya sekitar tahun 70-an. Dan terakhir cukup ramai pada saat pemilu tahun 1997, dikarenakan pada saat itu banyak pemilih dari partai PDI yang “tidak rela” menyumbangkan suaranya untuk PDI “buatan” pemerintah atau lebih dikenal dengan PDI Suryadi. Pemilu tahun 1999 jumlah golput menyurut, karena timbulnya harapan pada Pemilu ditahun tersebut dan banyaknya partai-partai baru yang bisa dijadikan alternatif.

Seiring waktu “berlari” kepercayaan pada partai-partai yang mendapatkan suara dan mendapatkan posisi di lembaga eksekutif dan legislatif mulai jatuh, karena kinerja mereka yang buruk dan tidak membawa perubahan yang baik bagi nasib rakyat, padahal isu yang mereka usung pada saat kampanye adalah “perubahan”, yang tentunya ke arah yang lebih baik.

Kepercayaan pada Parpol yang semakin jatuh ini membuat fenomena golput “terlahir kembali”. Apa sih golput? sepertinya membuat sebuah persoalan yang “pelik”. Golput adalah mereka yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya. Atau dengan kata lain “tidak nyoblos”. Pada jaman “sejahtera”, dimasa orde baru, mereka-mereka yang melakukan persuasif untuk ikut golput dikenakan sanksi pidana, ini terjadi pada salah satu korbannya Lukas Suwarso. Ia terkena kurungan selama 11 tahun, karena melakukan “kampanye” golput, sekitar tahun 70-an dikampusnya Universitas Diponegoro, juga pada tokoh nasional lain seperti Arief Budiman.

Golput ini terjadi karena adanya rasa ketidakpercayaan baik pada Parpol yang berkompetisi dan sistem Pemilunya sendiri. Seperti Diskusi yang dilakukan oleh Radio Namlapanha dengan tajuk “Kecawa pada partai-partai? Golput Saja!, yang diikuti oleh Ali Masykur Musa (anggota Panja RUU Pemilu), A Farhan Hamid (Fraksi Reformasi) dan Lukas Suwarso aktivis golput, pada kamis lalu (6/2).

Ali mengatakan, “Golput adalah sebuah bentuk aspirasi politik, hak dari masyarakat. Ini merupakan sebuah otokritik bagi partai-partai yang ada sekarang untuk melakukan intropeksi terhadap kinerjanya, sebuah tantangan yang harus dijawab oleh Parpol sekarang ini”. Dalam diskusi ini A Farhan menyatakan “Ada kemungkinan bertambahnya jumlah golput, terutama pada kota-kota besar, di AS dan Swiss jumlah golput pernah mencapai 50% dari jumlah pemilih”, ujar A Farhan. Dan para pembicara sepakat bahwa golput adalah sebuah bentuk aspirasi dan ekspresi politik yang harus dijaga.

Dikesempatan lain Ferry M Baldan, Wakil Pansus RUU Pemilu mengatakan, “Yang ada aturan pidana bagi yang memaksa dengan kekerasan agar orang tidak mencoblos, dan melakukan politik uang dalam pemilu”. Pasal aturan pidana menyebutkan, orang yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, diancam pidana penjara 2 sampai 12 bulan dan/atau denda Rp 1-10 juta. Jadi dapat dikatakan mempengaruhi orang untu golput bukan sebuah tindakan pidana, selama tidak ada pemaksaan, seperti yang uraikan oleh Wakil Ketua Panitia dai Fraksi PPP, Chozin Chumaidy, yang memastikan aturan pidana tak berlaku bagi demonstran atau pembicara seminar golput. “Yang penting tidak memaksa!” ujarnya.

Sebuah hal yang wajar, timbulnya rasa kekecewaan dan ketidakpercayaan dikarenakan buruknya prestasi dari parpol yang berkuasa saat ini baik di eksekutif dan legislatif. Rakyat kecewa pada “mereka” yang pada saat kampanye terlihat “putih” tapi pada saat berkuasa baru terbongkar “boroknya” dan mereka tidak merasa malu akan hal itu. Golput ini merupakan sebuah protes pada Parpol-Parpol yang ada, bentuk kekecewaan dan rasa tidak percaya lagi pada mereka. Jika ikut memilih, mereka akan merasa orang yang “sama lah” yang akan terpilih, jadi ikut tidaknya memilih akan sama saja. Karena yang terpilih orang-orangnya “sama”. Jadi buat apa ada Pemilu lagi.

Jika golput jumlahnya tinggi, Ali mengatakan,”Akan ada konsekuensinya yaitu, pertama tingkat keterlibatan atau partisipasi dari rakyat terhadap pembuatan kebijakan menjadi rendah dan kedua legitimasi anggota parlemen menjadi rendah.”

Permasalahan Pemilu adalah memilih dan dipilih, sedangkan permasalahan golput adalah memilih atau tidak memilih. Dengan memilih golput sebenarnya telah menggunakan hak pilihnya, yaitu memilih untuk tidak memilih.(ad70203)

Published by andidarmawan80

a Regular People

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: